Satu Tahun Norsan-Krisantus LSM KPK-RI Sebut Realisasi Janji Politik Masih “Abu-Abu” dan Minim Terobosan

​PONTIANAK KALIMANTAN BARAT  - MNnews //

Memasuki satu tahun masa jabatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Norsan dan Krisantus (NKRI), sorotan tajam datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Penyelamat Kekayaan Negara Republik Indonesia (LSM KPK-RI). Evaluasi satu tahun kepemimpinan ini dinilai jauh dari ekspektasi dan masih terjebak dalam retorika politik. Sabtu, 21 Januari 2026.

​Ketua Bidang Media, Publik & Informasi LSM KPK-RI, Denny Agus Akbar, menegaskan bahwa refleksi satu tahun pemerintahan NKRI menunjukkan rapor yang tidak memuaskan, terutama dalam hal realisasi janji-janji kampanye yang pernah diobral ke masyarakat Kalimantan Barat.

​Janji Kampanye yang Memudar

​Menurut Denny, masyarakat hari ini disuguhkan dengan pemandangan realisasi program yang belum menyentuh substansi persoalan daerah.

​"Kami melihat realisasi janji kampanye pasangan NKRI masih sangat abu-abu. Tidak ada indikator keberhasilan yang konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput. Satu tahun adalah waktu yang cukup untuk meletakkan fondasi, namun yang kita lihat justru kegamangan eksekusi," ujar Denny dalam keterangan persnya hari ini.

​Poin Kritis LSM KPK-RI

​LSM KPK-RI menyoroti beberapa poin krusial yang dianggap sebagai kegagalan awal pasangan NKRI:

​Infrastruktur yang Stagnan: Janji perbaikan infrastruktur jalan provinsi di berbagai kabupaten masih menjadi keluhan kronis yang tak kunjung teratasi secara signifikan.

​Transparansi Tata Kelola Keuangan: Sebagai lembaga yang fokus pada kekayaan negara, LSM KPK-RI mencatat adanya celah dalam transparansi anggaran yang berpotensi menjadi 

"lubang hitam" jika tidak diawasi ketat.

​Kesejahteraan Sosial: Belum adanya terobosan ekonomi kreatif atau penguatan sektor UMKM yang mampu menekan angka pengangguran secara nyata di Kalimantan Barat.

​Peringatan Keras untuk Pemerintah

​Denny Agus Akbar memperingatkan agar pasangan Norsan-Krisantus tidak terlena dengan seremoni dan pencitraan di media sosial. Ia menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

​"Jangan sampai jargon 'NKRI' hanya menjadi alat jualan politik untuk meraih kekuasaan, sementara rakyat tetap menjadi penonton di tengah kekayaan alam Kalbar yang melimpah. Kami di LSM KPK-RI akan terus mengawal dan bertindak sebagai oposisi kritis demi menyelamatkan kekayaan negara dan hak-hak rakyat Kalimantan Barat," tegasnya.

​Kesimpulan

​LSM KPK-RI menuntut adanya transparansi progres kerja per kuartal yang dapat diakses publik agar masyarakat tidak terus-menerus diberi harapan palsu.

Tim Investigasi dan Fakta di Lapangan