JAKARTA –MNnews // Gelombang kritik terhadap kebijakan strategis pemerintah mulai bermunculan. Organisasi pergerakan POROS 98 secara resmi menyatakan sikap keras dengan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan menghentikan total program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa 14 April 2026.
Dalam forum konsolidasi yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Ketua Umum POROS 98, Bilung Silaen, menegaskan bahwa program MBG bukan merupakan jawaban atas persoalan gizi di Indonesia. Ia menilai kebijakan ini lebih bersifat populis daripada substantif.
"Masalah gizi tidak bisa disederhanakan hanya dengan makan siang gratis di sekolah. Ini persoalan kompleks yang butuh pendekatan menyeluruh," ujar Bilung.
Menurut POROS 98, pemerintah seharusnya mengalokasikan energi dan anggaran pada hal-hal yang lebih fundamental, seperti:
Subsidi gizi langsung bagi keluarga miskin.
Perbaikan sanitasi lingkungan.
Program intensif bagi ibu hamil, untuk mencegah stunting.
Sorotan Terhadap Kelemahan Program,
POROS 98 mengidentifikasi sejumlah titik lemah yang dianggap berisiko tinggi bagi stabilitas negara dan kesejahteraan masyarakat, di antaranya:
Aspek Permasalahan yang Disorot,
Landasan Hukum Dianggap lemah karena hanya berbasis Peraturan Presiden (Perpres), bukan Undang-Undang.
Nilai anggaran yang fantastis dinilai rawan kebocoran dan korupsi.
Kesiapan teknis di lapangan dinilai belum matang untuk skala nasional.
Adanya temuan kasus dugaan keracunan di sekolah sebagai bukti lemahnya pengawasan.
Selain menghentikan program, Bilung Silaen mendesak pembubaran Badan Gizi Nasional yang dipimpin oleh Dadan Hindayana. POROS 98 menganggap lembaga ini tidak efektif dan cenderung tumpang tindih dengan regulasi yang sudah ada.
Terkait insiden keracunan yang terjadi di beberapa daerah, POROS 98 meminta pengusutan tuntas dan mendesak pertanggungjawaban langsung dari Kepala BGN.
Sebagai bentuk keseriusan, POROS 98 menyatakan akan menggalang kekuatan dan menggelar aksi besar-besaran untuk menekan pemerintah agar segera mengevaluasi atau membatalkan program ini. Mereka memperingatkan bahwa tanpa kajian ulang yang mendalam, program MBG hanya akan menjadi "proyek mahal" dengan dampak yang minim bagi masyarakat luas.
Bilung Silaen








.gif)

Posting Komentar