MNnews

BLORA – MNnews //Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Blora, Mochamad Muchklisin (Cak Sin), menyoroti tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) yang dinilai belum berjalan maksimal.

Cak Sin yang juga Anggota Komisi A DPRD Blora dari Dapil 1 menyampaikan bahwa Perda RPIK masih bersifat makro.

Karena itu, diperlukan aturan turunan berupa Peraturan Bupati (Perbup) agar pelaksanaannya lebih jelas dan operasional di lapangan.

“Perda 2023 tentang pembangunan industri itu isinya masih skala makro. Detail teknisnya, seperti wilayah mana saja yang akan dikembangkan dan bagaimana aturannya, harus segera diterjemahkan dalam Peraturan Bupati,” tegasnya, Kamis (12/2/2026).

Dalam keterangannya, Cak Sin menilai hingga saat ini penyusunan Perbup sebagai turunan Perda RPIK masih terkesan abai atau belum diselesaikan secara tuntas.

Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat pelaksanaan rencana pembangunan industri Blora hingga tahun 2042.

“Sampai saat ini kan itu masih abai, belum diselesaikan. Padahal detail dari Perda itu harus segera disusun dalam Peraturan Bupati agar kita tahu wilayah mana saja yang akan dibangun,” ujarnya.

Ia menegaskan percepatan penyusunan Perbup bukan sekadar urusan administrasi, melainkan langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi para investor yang ingin masuk ke Kabupaten Blora.

Menurutnya, tanpa adanya aturan teknis yang jelas, pelaku industri bisa merasa ragu atau gamang dalam menanamkan modal.

“Kita harus punya payung hukum yang kuat. Jangan sampai pelaku industri yang ingin masuk ke Blora merasa gamang karena aturan teknisnya belum siap. Ini PR kita bersama,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Bapemperda DPRD Blora berencana segera menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Bapperida, Dinas Ketenaga Kerjaan, serta OPD terkait di Kabupaten Blora.

Fokus koordinasi tersebut untuk memastikan sinkronisasi antara Perda RPIK dengan RTRW dan RDTR Kabupaten Blora.

Dengan regulasi yang lengkap dan detail, diharapkan iklim investasi di Kabupaten Blora dapat tumbuh lebih pesat, tertata, serta memberikan kepastian arah pengembangan kawasan industri di masa depan.